The Basic Principles Of reformasi intelijen

The Basic Principles Of reformasi intelijen

Blog Article

Belum tentu kata Pak Jokowi  #jokowi #megawati #sby #prabowo #didietprabowo #gibran #kaesang #ahy #puanmaharani #pdip #infografis #beritapolitik #politikindonesia #pinterpolitik

Cara pandang Soeharto terhadap ancaman yang muncul saat itu menjadikan intelijen tidak hanya sebagai instrumen politik, tapi juga menjadikan intelijen sebagai konsolidasi militer.

Some internet sites In this particular selection may be limited to onsite accessibility only; see the Access Ailment statement in Every single item file To find out more.

The Constitutional Courtroom was first recognized on November nine, 2001 being a consequence in the third amendment on the Structure with the Republic Indonesia. As opposed to the Supreme Courtroom, the Constitutional Court is just not an appellate court. Its determination is ultimate and binding and, consequently, cannot be challenged. Report 24C of the Structure states which the powers from the Constitutional Court docket are very first, to assessment the regulation manufactured from the Structure; 2nd, to take care of disputes in between condition establishment; third, to take care of dissolution of political get-togethers; fourth, to take care of disputes in excess of election success; and fifth, to rule on president’s impeachment. In relation to the whole process of impeachment, the jurisdiction on the Courtroom is barely limited to The problem of regulation on whether or not the President and/or perhaps the Vice chairman are responsible in executing the acts prohibited from the Constitution. The choice on no matter whether to get rid of the President and/or perhaps the Vice chairman remains underneath the authority on the Persons’s Consultative Assembly.

Secara etimologis, otonomi daerah merupakan serapan bahasa asing yaitu berasal dari bahasa Yunani. Car artinya ‘sendiri’ dan namous berarti ‘hukum’. Berarti otonomi daerah adalah kawasan yang memiliki hukum tersendiri. Kemudia pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), otonomi daerah adalah diberi pengertian sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah seluas-luasnya merupakan istilah yang sering disuarakan oleh banyak orang terutama para akademisi. Otonomi daerah bukan hal baru bagi Indonesia. Jika melihat catatan sejarah, dapat terlihat perjalanan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otonomi daerah dari masa kolonial Belanda hingga Indonesia merdeka. Menurut Amrin Banjarnahor (2013), kolonial Belanda memberikan wewenang pada beberapa daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, terutama untuk daerah-daerah jajahan di Pulau Jawa.

Permasalahan yang harus diatasi oleh para legislator adalah mencari jalan, agar dapat menyusun Undang-undang Intelijen yang berada di luar sistem Peradilan Kriminal.

, aparat keamanan dan intelijen indonesia masih dalam proses reorientasi dan proses reformasi. Aparat keamanan memerlukan waktu cukup lama untuk melakukan proses investigasi dalam sebuah peristiwa teror.

Alih-alih menjalankan fungsi deteksi dan cegah dini, intelijen negara asik memainkan peran sebagai eksekutor dan menjadi algojo bagi kepentingan partai politik tertentu. Bahkan intelijen negara mengalami kegamangan, pada pesta demokrasi yang baru lalu, akibat tarik menarik kekuatan politik papan atas.

Meski masih diperdebatkan apakah ancaman tersebut sifatnya harus eksternal atau bisa juga inside, berbagai permasalahan ekonomi yang muncul belakangan ini bisa jadi merupakan simptom dari kinerja intelijen yang belum ajeg.

Right after declaring independence in 1945, the Government of Indonesia established its initially intelligence company, known as Badan Istimewa. Colonel Lubis returned to guide the company, as did about forty previous Unique army investigators.

Hal tersebut juga terkait dengan metode kerja dan kultur intelijen yang ingin dibangun di Indonesia. Kerja intelijen lebih banyak dilakukan secara tertutup sehingga bina jaring menjadi hal yang krusial.

The process of drafting the legislation on informasi lebih lanjut intelligence proposed while in the 1998 reform package was callous. There were positives and negatives regarding the require for this law, as well as draft proposed by The federal government was heavily criticized. Still, the draft furnished the law enforcement authority to intelligence equipment with exceptional powers in civilian strategic intelligence operations.

Meskipun Ancaman perang masih ada, tapi tak sehebat sebelum 1950. Karena itulah relasi intelijen dan negara terbangun nuansa konsolidasi politik.

harus mampu atau bahkan harus disumpah agar tidak menggunakan intelijen demi kepentingan politis pribadi atau kelompoknya. Rahasia intelijen seperti baru-baru ini didorong oleh kepentingan politik akhirnya dibongkar dan dijadikan senjata untuk menyerang satu pihak yang menjadi lawan politknya. Kerahasiaan intelijen sepenuhnya harus dipatuhi dengan masa retensi 25 tahun tanpa terkecuali.